Anti Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat

Nama Kelompok :

-  Rizki Putra Utama

-  Septya Rahayu Pertiwi

-  Susi Priyanti

Anti monopoli dan persaingan usaha tidak sehat

Undang-undang lahir karena ada kebutuhan, yang bisa berubah dan berkembang dari waktu kewaktu. Amerika, Eropa, maupun Asia mempunyai alasan yang berbeda sewaktu melahirkan ataupun mengubah undang-undang anti-monopoli. Di Amerika Serikat Anti-Trust Law lebih berorientasi kepada inovasi teknologi dan dipakai sebagai technology policy. Sejak lahirnya pada tahun 1890, sudah mengalami perubahan beberapa kali. Keadaan ekonomi, pemikiran politisi anggota kongres, dan kebijakan presiden/pemerintah, serta pendekatan pemikiran scholars yang berbeda telah mendorong terjadinya penyesuaian undang-undang tersebut. Sejak lahirnya pada tahun 1890 Anti Trust Law telah melewati periode-periode yang berbeda. Tahun 1890-1930 merupakan The Formative Period; 1930-1970 The New Deal Order; 1970-1990 Consolidation of Chicago School; dan mulai 1999 timbul kritik terhadap pemikiran Chicago School (David M Hart, Harvard University). Tapi pada dasarnya perubahan-perubahan tersebut timbul karena adanya pandangan mengenai inovasi teknologi dari paradigma concentration menjadi deconcentration dan sebaliknya

Perkembangan peraturan anti-monopoli di beberapa Negara umumnya merupakan pencerminan dari perkembangan bisnis. Semakin dinamis perkembangan bisnisnya semakin cepat munculnya peraturan anti-monopoli.

Amerika Serikat.

Di Amerika Serikat pada tahun 1890, Kongres menyetujui pemberlakuan Undang-undang yang berjudul “Act to Protect Trade and Commerce Against Unlawful Restraint and Monopolies”. Undang-undang itu lebih dikenal sebagai Sherman Act sesuai dengan nama penggagasnya. Akan tetapi dikemudian hari muncul serangkaian aturan perundangan untuk melengkapinya, sebagai berikut:

1.     Sherman Antitrust Act (1890)

2.    Clayton Act (1914)

3.    Federal Trade Commision Act (1914)

4.    Robinson-Patman Act (1934)

5.    Celler-Kefauver Anti Merger Act (1950)

6.    Hart-Scott-Rodino Antitrust Improvement Act (1976)

7.    International Antitrust Enforcement Assistance Act (1994)

            Banyaknya aturan hukum anti-monopoli tersebut merupakan refleksi pemerintah Amerika Serikat agar efektif dan sesuai dengan perkembangan zaman dan kemajuan ekonomi guna menjaga dan menciptakan persaingan usaha yang sehat. Hal ini sekaligus indikasi bahwa dunia bisnis dan ekonomi telah berkembang dengan pesat dan sangat dinamis.  

Jepang

Pada tanggal 14 April 1947, Majelis Nasional (Diet) Jepang mengesahkan undang-undang yang diberi nama “Act Concerning Prohibition of Private Monopoly and Maintenance of Fair Trade”, atau dikenal dengan Dokusen Kinshi Ho. Dengan berlakunya undang-undang ini beberapa raksasa industry (zaibatsu) Jepang terpaksa direstrukturisasi dengan memecah diri menjadi beberapa perusahaan yang lebih kecil. Mitsubishi Heavy Industry dipecah menjadi 3 perusahaan. The Japan Steel Corp dipecah menjadi 2 perusahaan terpisah.

Korea Selatan

Undang-undang No. 3320 yang diberi nama “The Regulation of Monopolies and Fair Trade Act” disyahkan pada tanggal 31 Desember 1980. Dengan dekrit Presiden UU tersebut diberlakukan pada April 1981. Mengingat pesatnya perekonomian Negara maka UU tersebut telah mengalami 7 kali amandemen.

Australia

Sebagai Negara anggota Persemakmuran yang anggotanya adalah Negara-negara eks jajahan Inggris, maka Australia telah mendasarkan dirinya kepada ekonomi pasar. Oleh karenanya sejak tahun 1906 Australia telah memiliki “The Australian Industries Preservation Act” yang berisi larangan monopoli dan percobaan monopoli serta praktek-praktek dagang yang bersifat anti-persaingan. Karena pesatnya perekembangan ekonomi maka setidaknya telah terjadi 3 kali amandemen atas UU tersebut. 

Jerman

Sejak tahun 1909, Jerman telah memiliki Gesetz gegen Lauteren Wettbewerb UWG (Undang-undang Melawan Persaingan Tidak Sehat). Namun sejak selesainya Perang Dunia II dimana Negara Jerman terbagi menjadi 2 yaitu Jerman Barat dan Timur yang berbeda system ekonominya, maka UU tersebut tidak relevan lagi. Di Jerman Timur yang menganut system ekonomi sosialis dimana perekonomian disusun dan dilaksanakan secara terpusat oleh Pemerintah maka UU anti-monopoli menjadi tidak relevan, sebaliknya di Jerman Barat yang system ekonominya berorientasi pasar emskipun dijalankan dengan system sosialis tetap diperlukan UU anti-monopoli. Dengan alasan itu parlemen (Bundestag) menyetujui diundangkannya Gesetz gegen Wettbewerbsbescrankungen (UU Perlindungan Persaingan) yang lebih dikenal dengan sebutan Kartel Act. 

1.  PRAKTEK  ANTI MONOPOLI  DI  INDONESIA

Bagaimana perkembangan di negara-negara berkembang termasuk Indonesia? Di satu sisi UU No 5/1999 mengamanatkan dekonsentrasi (berlaku bagi konglomerat?), tetapi di sisi lain terutama bagi BUMN/BPPN terjadi proses konsentrasi. Kita memang dihadapkan kepada kenyataan bahwa perusahaan yang kita miliki baik swasta maupun BUMN dapat dikatakan masih kecil (dalam ukuran dunia). Dengan terjadinya krisis ekonomi yang kita hadapi, keuangan negara menjadi makin kecil atupun tidak ada sama sekali untuk mengembangkan perusahaan.

Perusahaan-perusahaan yang berada di bawah pengelolaan BPPN pada waktu itu, termasuk perbankan, satu per satu "dijual". Khususnya dalam perbankan terjadi gelombang merger. Bank Mandiri merupakan gabungan Bank Exim, Bapindo, Bak Bumi Daya, dan Bank Dagang Negara. Demikian juga dilingkungan BUMN, pabrik Semen Padang dan Tonasa digabung dengan Semen Gresik, kemudian sebagian sahamnya dijual kepada perusahaan asing (Cemex-Mexico).

Dua persero perdagangan (Dharma Niaga dan Panca Niaga) digabung menjadi PT PPI. Di sisi lain juga terjadi pemisahan, seperti PT MNA dikeluarkan kembali dari Garuda. PT Pakarya Industri (dulunya BPIS), yang merupakan holding company BUMNIS, dibubarkan dan perusahaan-perusahaan yang terkait dikembalikan sebagai BUMN yang mandiri (DI, Pindad, PAL, Inka, KS, Inti, LEN, dan Dahana).

Dengan terbatasnya keuangan negara timbul gelombang penyertaan swasta dalam pembangunan infrastruktur, dinamakan kemitraan (bukan swastanisasi). Berbagai ragam kemitraan telah dikembangkan, seperti BOT, BOO, BTO, BLT, KSO, KSM, dan lainnya. Contoh jalan tol, telekomunikasi, kilang minyak, air minum, dan lain-lain.

Upaya lain juga terjadi dengan cara unbundling. Hanya bagian-bagian pengusahaan tertentu yang akan diswastakan. Misalnya PLN hanya bagian pembangkit tenaga listrik; pelabuhan hanya bagian terminal kontainer.

Isu yang menonjol di dalam negeri adalah sekitar duopoli Indosat dan Telkom dalam telekomunikasi. Puncaknya ialah penjualan saham Indosat kepada STT Singapura, pada tahun 2002. Dengan memiliki saham Indosat, berarti juga menguasai perusahaan IM3 dan Satelindo. Selain itu kelompok STT juga menjadi mitra Telkom di wilayah Indonesia Timur dalam rangka KSO. Banyak pihak telah menyatakan kepeduliannya terhadap penjualan Indosat kepada STT Singapura, termasuk KPPU, tapi penjualan saham Indosat jalan terus. Bagaimana peranan Badan Pertimbangan Telekomunikasi?

Infrastruktur bukan komoditi biasa (private goods), melainkan public goods, jadi penanganannya pun harus lain. Karena di dalamnya selalu melekat natural monopoly dan implikasinya yang cross sectoral. Di sini KPPU harus cermat melakukan "pengawasan".

            Meskipun banyak pernak-pernik dalam praktik anti-monopoli di Indonesia, namun langkah masyarakat dalam menegakkan persaingan usaha yang sehat sudah berada pada jalur yang benar (on the right track). Bila disandingkan dengan UUD ’45 yang diamandemen, maka UU no.5/1999 tentang persaingan usaha yang sehat dan anti-monopoli tersebut telah sejalan. Dalam pasal 33 ayat 4, disebutkan bahwa Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi keadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional. Kata efisiensi dan keadilan adalah ruh dari UU no.5/1999. Karena mustahil suatu produsen dapat bersaing dengan sehat di pasar bebas tanpa mengindahkan kaidah-kaidah efisiensi. Demikian pula keadilan adalah kata kunci dari UU no.5/1999 ini. Adil dalam arti konsumen merasa bahwa barang yang dibeli adalah murah, sementara itu produsen merasa bahwa barang yang dijualnya cukup mahal sehingga mendapat untung. Menarik untuk ditelaah, mengingat UU anti-monopoli tersebut disyahkan tahun 1999 jauh sebelum UUD ’45 diamandemen (pasal 33 ayat 4 diamandemen tahun 2002). Bisa jadi actor kedua produk hukum tersebut adalah sama atau mempunyai visi ekonomi yang sama.

2.  PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT

Undang-Undang No.5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat : Sebagai langkah yang paling jelas dalam penataan persaingan usaha di Indonesia, agar tidak terjadi penguasaan Industri oleh kelompok pelaku bisnis tertentu, dan agar terjadi iklim yang kondusif dalam dunia usaha serta memberikan kesempatan berusaha yang sama bagi pelaku usaha besar, menengah dan kecil, agar terjadi efisiensi dalam perekonomian nasional maka diundangkan Undang-Undang No.5 Tahun 1999 sebagai upaya meningkatkan kesejahteraan rakyat untuk mencapai masyarakat adil dan makmur yang merata. Ada beberapa ketentuan mengenai larangan terhadap beberapa hal yang ditetapkan dalam Undang-Undang tersebut, ialah mengenai hal-hal sebagai berikut 128 : 128 Undang-Undang No.5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

a.    Larangan melakukan perjanjian dengan pelaku usaha lain yang dapat mengakibatkan praktek monopoli atau persaingan usaha tidak sehat. Larangan-larangan tersebut adalah :

 • Membuat perjanjian dengan pelaku usaha lain yang bertujuan atau berakibat penguasaan produksi dan atau persamaan barang atau jasa (pasal 4 ayat 1).

 • Membuat perjanjian dengan pelaku usaha pesaingnya untuk menetapkan harga barang atau jasa yang harus dibayar oleh konsumen (pasal 5 ayat 1).

• Membuat perjanjian dengan pembeli yang mengakibatkan terjadinya perbedaan (diskriminasi) harga barang atau jasa yang harus dibeli oleh pembeli yang satu dengan pembeli yang lain (pasal 6).

• Membuat perjanjian dengan pelaku usaha pesaingnya untuk menetapkan harga dibawah harga pasar (pasal 7).

• Membuat perjanjian yang melarang pembeli barang atau jasa untuk menjual atau memasok kembali barang atau jasa yang dibelinya itu dengan harga yang lebih rendah dari pada harga yang ditetapkan dalam perjanjian (pasal 8).

•  Membuat perjanjian dengan pelaku usaha lain yang bertujuan untuk membagi wilayah pemasaran diantara mereka, dimana pelaku usaha yang satu hanya akan melakukan pemasaran diwilayah pemasarannya sendiri sebagaimana yang telah disepakati dan tidak melakukan pemasaran di wilayah pemasaran mitra janjinya (pasal 9)

• Membuat perjanjian dengan pelaku usaha lain yang bertujuan melakukan pemboikotan terhadap para pelaku usaha pesaing mereka yang bertujuan :

- Menghalangi pelaku usaha lain untuk dapat melakukan usaha yang sama (pasal 10 ayat 1).

- Menolak menjual setiap barang atau jasa dari pelaku usaha lain sehingga perbuatan tersebut mengakibatkan kerugian atau dapat diduga akan merugikan pelaku usaha lain (pasal 10 ayat 2 huruf a), dan membatasi pelaku usaha lain dalam menjual atau membeli setiap barang dan atau jasa dari pasar bersangkutan (pasal 10 ayat 2 huruf b).

• Membuat perjanjian dengan pelaku usaha pesaingnya yang bertujuan terbentuknya suatu kartel diantara mereka (pasal 11).

•  Membuat perjanjian dengan pelaku usaha lain untuk melakukan kerjasama dengan membentuk suatu trust diantara mereka (pasal 12)

•  Membuat perjanjian dengan pelaku usaha lain yang bertujuan untuk terciptanya oligopsoni (pasal 13)

•  Membuat perjanjian dengan pelaku usaha lain yang bertujuan untuk terjadinya integrasi vertikal diantara mereka (pasal 14)

• Membuat perjanjian yang mempersyaratkan agar pelaku usaha yang lain hanya memasok atau tidak memasok kembali barang atau jasa yang telah dibelinya kepada pihak tertentu atau ditempat tertentu (pasal 15 ayat 1)

• Membuat perjanjian dengan pihak lain yang mempersyaratkan bahwa pihak lain hanya dapat membeli apabila yang bersangkutan membeli pula barang atau jasa yang lain dari yang bersangkutan (pasal 15 ayat 2)

• Membuat perjanjian mengenai harga atau potongan harga atas barang atau jasa yang mensyaratkan bahwa pihak yang lain akan diberi harga yang dimaksud atau akan diberi potongan atas harga tersebut apabila yang bersangkutan :

- Bersedia pula membeli barang atau jasa yang lain (pasal 15 ayat 3 huruf b)

- Tidak akan membeli barang atau jasa yang sama dari pelaku usaha pesaingnya (pasal 15 ayat 3 huruf a).

• Membuat perjanjian dengan pihak diluar negeri yang membuat ketentuan yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat (pasal 16)129 

b. Larangan melakukan kegiatan-kegiatan tertentu yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli atau persaingan usaha tidak sehat. Kegiatan-kegiatan yang dilarang itu adalah sebagai berikut :

•   Melakukan penguasaan atas produksi dan atau pemasaran barang atau jasa (pasal 17 ayat 1) 129 Kalimat-kalimat dalam butir-butir diatas dan dibawah ini tidak disalin sama persis dengan kalimat-kalimat yang digunakan dalam Undang-Undang no.5 tahun 1995, hal ini dilakukan untuk lebih dapat dimengerti atau dipahami oleh pembaca.

•  Menjadi pembeli tunggal atas barang atau jasa dalam pasar yang bersangkutan (pasal 18 ayat 1)

•  Menolak dan atau menghalangi pelaku usaha yang lain untuk melakukan kegiatan usaha yang sama dalam pasar yang bersangkutan (pasal 19 huruf a).

•  Menolak dan atau menghalangi pelaku usaha yang lain untuk melakukan kegiatan usaha yang sama dalam pasar yang bersangkutan (pasal 19 huruf b).

•  Menghalangi konsumen atau pelanggan dari pelaku usaha pesaingnya untuk dapat melakukan hubungan usaha dengan pelaku usaha pesaingnya (pasal 19 huruf c).

• Membatasi peredaran dan atau penjualan barang atau jasa pelaku usaha pesaingnya dalam pasar yang bersangkutan (pasal 19 huruf d)

•  Melakukan praktek diskriminasi terhadap pelaku usaha tertentu (pasal19 hurufe)

• Melakukan penjualan secara rugi atau dengan harga yang sangat rendah yang bertujuan untuk mematikan usaha pesaingnya dipasar yang bersangkutan (pasal 20)

•  Melakukan kecurangan dalam menetapkan biaya produksi dan biaya lainnya yang menjadi bagian dari komponen harga barang dan jasa (pasal 21).

• Melakukan persekongkolan dengan pihak lain untuk mengatur dan atau menentukan pemenang tender (pasal 22)

• Melakukan persekongkolan dengan pihak lain untuk mendapatkan informasi kegiatan usaha yang merupakan rahasia perusahaan pesaingnya (pasal 23), dan untuk menghambat produksi atau pemasaran barang dan atau jasa pelaku usaha pesaingnya (pasal 24).

•  Menyalahgunakan posisi dominan untuk menetapkan syarat-syarat perdagangan dengan tujuan untuk mencegah dan atau menghalangi konsumen dalam memperoleh barang atau jasa yang bersaing, baik dari segi harga maupun kualitas (pasal 25 ayat 1 huruf a)

• Menyalahgunakan posisi dominan untuk membantu pasar dan pengembangan teknologi serta menghambat pelaku usaha lain yang berpotensi menjadi pesaing untuk memasuki pasar yang bersangkutan.

• Memiliki saham mayoritas pada beberapa perusahaan sejenis yang melakukan kegiatan usaha pada bidang dan pasar yang sama, atau mendirikan beberapa perusahaan yang memiliki kegiatan usaha yang sama pada pasar yang bersangkutan, bila kepemilikan tersebut mengakibatkan :

- Satu pelaku usaha atau satu kelompok satu usaha menguasai lebih dari 50% pangsa pasar atau jenis barang atau jasa tertentu (pasal 27 huruf a).

- Dua atau tiga pelaku usaha atau kelompok pelaku usaha menguasai lebih dari 75% pangsa pasar satu jenis barang atau jasa tertentu (pasal 27 huruf b).

• Melakukan pengabungan dan atau peleburan badan usaha yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat (pasal 28 ayat 1)

• Melakukan pengambilalihan saham perusahaan lain, apabila tindakan tersebut dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat (pasal 28 ayat 2)

   A.  PERSAINGAN  USAHA  SEHAT  DAN  PERLINDUNGAN  KONSUMEN

Apa yang seharusnya dilarang? Untuk menjamin terjadinya persaingan usaha sehat dan dapat melindungi konsumen diperlukan upaya-upaya pembatasan dan pelarangan, diantaranya adalah:

1. Larangan yang bersifat Per Se Illegal

Perbuatan-perbuatan sebagai manifestasi perilaku para pelaku usaha yang secara tegas dilarang (per se illegal atau per se violations) antara lain menetapkan berbagai bentuk perjanjian yang dilarang, kegiatan yang dilarang, maka KPPU cukup membuktikan bahwa telah terjadi pelanggaran. McConnel (205; 603) menyebutkan larangan ini dalam bentuk penetapan harga bersama (price fixing) dan pembedaan harga (price discrimination) dan kontrak yang mengikat (tying contracts). Contohnya:

a.    Telah terjadi perjanjian antara 7 pelaku usaha di bidang pelayaran untuk mengatur tariff dan kuota yang melayani jalur Surabaya-Makasar-Surabaya dan jalur Makasar-Jakarta-Makasar. Dalam putusannya KPPU memerintahkan untuk membatalkan kesepakatan tariff dan kuota dan mengumumkan pembatalannya pada surat kabar harian berskala nasional.

b.    Telah terjadi pemblokiran terhadap kode akses 001 dan 008 milik PT Indosat dengan cara menutup layanan SLI kode akses 001 dan 008 di beberapa warung telekomunikasi (wartel) dan sebagai gantinya menyediakan layanan internasional 017. Ketentuan ini menyebabkan pelaku usaha penyelenggara wartel kehilangan kebebasan dalam mengembangkan usaha wartelnya, disamping menempatkan konsumen atau pengguna jasa wartel dalam posisi tidak memiliki pilihan dan tidak akan memberikan manfaat ekonomi sebesar-besarnya pada masyarakat dan pengguna jasa nasional.

2. Larangan yang Bersifat Rule of Reason

Jika suatu kegiatan yang dilarang dilakukan oleh seorang pelaku usaha akan dilihat seberapa jauh efek negatifnya. Jika terbukti secara signifikan adanya unsure yang menghambat persaingan, baru diambil tindakan hokum. Perbuatan dan kegiatan yang dilarang yang bersifat rule of reason adalah:

1.     Perjanjian yang bersifat oligopoly

2.    Perjanjian pembagian wilayah pemasaran atau alokasi pasar

3.    Perjanjian yang  bersifat kartel

4.    Perjanjian yang bersifat trust

5.    Perjanjian yang bersifat oligopsoni

6.    Kegiatan usaha yang melakukan praktik monopoli

7.    Kegiatan usaha yang melakukan praktik monopsoni

8.    Kegiatan penguasaan pasar

9.    Kegiatan menjual dibawah harga pokok (predatory pricing)

10.  Jabatan rangkap dalam perusahaan yang saling bersaing (interlocking directorate)

11.  Penggabungan, peleburan, dan pengambilalihan perusahaan lain.

   3.  KPPU

Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) adalah sebuah lembaga independen di Indonesia yang dibentuk untuk memenuhi amanat Undang-Undang No. 5 tahun 1999 tentang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. UU No. 5 tahun 1999 pada intinya melarang hal-hal:

Perjanjian yang dilarang	Kegiatan yang dilarang	Posisi Dominan
1.     Oligopoli 2.    Penetapan Harga 3.    Pembagian Wilayah 4.    Pemboikotan 5.    Kartel 6.    Trust 7.    Oligopsoni 8.    Integrasi Vertikal 9.    Perjanjian Tertutup 10.  Perjanjian Dengan Pihak Luar Negeri	1.     Monopoli 2.    Monopsoni 3.    Penguasaan Pasar 4.    Persekongkolan	1.     Umum 2.    Jabatan Rangkap 3.    Pemilikan Saham 4.  Penggabungan,       Peleburan, dan       Pengambilalihan

Sumber :

KPPU, 2008,  Berita KPPU, diakses melalui www.kppu.org.id tanggal 27 April 2008.

Ibrahim, Johnny, 2006, Hukum Persaingan Usaha, Filosofi, Teori, dan Implikasi Penerapannya di Indonesia, Bayumedia Publishing, Malang.

http://puslit2.petra.ac.id/ejournal/index.php/unm/article/view/17140

Ibrahim, Johnny, 2006, Hukum Persaingan Usaha, Filosofi, Teori, dan Implikasi Penerapannya di Indonesia, Bayumedia Publishing, Malang.

Ramelan, Rahardi, 2004, Lima Tahun Anti-Monopoli, Bisnis Indonesia tanggal 8 Juni.

Soejitro, Pandu. ejournal PRAKTEK MONOPOLI DI INDONESIA PRA DAN PASCA UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1999 TENTANG LARANGAN PRAKTEK MONOPOLI DAN PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT